Fhoto: Warga Tak Ingin Polemik Berlarut, Kades Petani Diminta Buka Terang Persoalan PT Tumpuan. (Red)

BATHIN SOLAPAN — Polemik terkait kerja sama PT Tumpuan dengan BUMDes Patalo Bumi Desa Petani kembali menjadi sorotan. Masyarakat meminta persoalan tersebut dibuka secara terang, termasuk mengenai pihak-pihak yang terlibat dan dasar kerja sama yang selama ini dipertanyakan.


Kepala Desa Petani, Rasikun, menyatakan akan berupaya mencari kejelasan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober 2026.


Namun, Rasikun menegaskan upaya tersebut masih bergantung pada kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa.


“Saya akan berusaha. Kalau saya mampu, sebelum RDP kedua sudah saya jumpai mereka semua, saya surati di sini. Apa kendalanya, apa permasalahannya,” ujar Rasikun.


Ia menjelaskan, dirinya baru dilantik sebagai Kepala Desa Petani pada 1 September 2026, sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan pekerjaan pemerintahan desa.


Rasikun juga meminta agar dirinya mendapat pemberitahuan setidaknya tiga hari sebelum RDP lanjutan digelar.


“Kalau memang saya ada waktu, saya sehat walafiat, saya akan hadiri. Biar sama-sama kelihatan semuanya,” katanya.


Rasikun menegaskan, pernyataannya mengenai upaya memberikan jawaban sebelum RDP kedua bukan merupakan janji mutlak. Ia menyebut masih terdapat sejumlah kondisi yang harus dipertimbangkan.


Sebelumnya, penyampaian jawaban secara resmi juga sempat diproyeksikan sekitar 20 Oktober, dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna memperjelas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.


Dalam forum tersebut, Rasikun turut meluruskan mengenai pertemuannya dengan sejumlah perwakilan masyarakat.


Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan atas undangannya, melainkan perwakilan masyarakat datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan persoalan yang berkembang.


“Mereka datang silaturahmi. Makanya bukan saya mengundang,” tegasnya.


Menurut Rasikun, dalam pertemuan itu masyarakat meminta dirinya menyampaikan kepada pihak terkait mengenai kebenaran informasi serta keberadaan kerja sama yang tengah dipersoalkan.


Rasikun menyebut telah melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan waktu hingga awal Oktober untuk memperoleh kejelasan.


“Saya sudah pendekatan persuasif. Saya sampaikan Oktober awal. Itu yang saya janjikan kepada mereka perwakilan,” ujarnya.


Rasikun juga menegaskan bahwa dirinya akan berpegang pada aturan apabila nantinya ditemukan adanya kegiatan atau bentuk kerja sama yang tidak sesuai ketentuan.


“Kalau memang itu sesuai dengan aturan, saya akan posisi sesuai aturan. Bukan berarti saya mengelak,” katanya.


Terkait dugaan keterlibatan BUMDes Patalo Bumi, Rasikun menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan asumsi berdasarkan informasi yang ia terima setelah RDP pertama, bukan kesimpulan bahwa BUMDes secara pasti terlibat.


“Ini asumsi saya. Kenapa saya mengasumsikan itu? Karena setelah RDP, saya dengar ini adanya BUMDes. Saya asumsi, mungkin BUMDes karena sudah ada yang berbadan resmi,” jelasnya.


Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk kelompok-kelompok tani.


“Tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan ini nanti ada pihak kelompok-kelompok tani yang memang asalnya domisili dan masyarakat Petani menuntut haknya lagi. Itu asumsi saya,” katanya.


Rasikun menyatakan akan berupaya mencari informasi dan kejelasan lebih lanjut. Ia juga meminta masyarakat tidak terlebih dahulu membangun asumsi sebelum terdapat jawaban yang jelas.


“Saya berharap semuanya jangan asumsi-asumsi yang tidak baik,” ujarnya.


Sementara itu, perwakilan masyarakat sekaligus Ketua Koptan Lubuk Linong, Suyono, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai hasil komunikasi antara perwakilan warga dengan Kepala Desa.


Menurutnya, setelah pertemuan berlangsung, perwakilan masyarakat kembali ke tengah warga dan ditanya mengenai apa yang sebenarnya disampaikan Kepala Desa.


“Warga-warga pun bertanya, ‘Yon, apa yang disampaikan?’ Jadi kami sampaikan apa adanya. Itu jawaban Pak Kades,” ujar Suyono.


Masyarakat menilai inti persoalan bukan hanya mengenai pertemuan antara warga dan pemerintah desa, tetapi menyangkut kejelasan kerja sama PT Tumpuan, BUMDes Patalo Bumi, kelompok tani maupun pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.


Warga berharap RDP kedua tidak berhenti pada penyampaian keterangan secara lisan. Masyarakat meminta adanya penjelasan konkret, termasuk apabila memungkinkan dokumen, dasar kerja sama, pihak yang terlibat serta mekanisme kerja sama yang menjadi pokok persoalan.


Dengan demikian, polemik yang berkembang di tengah masyarakat Desa Petani dapat memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan dokumen, bukan sekadar asumsi maupun informasi yang berkembang dari mulut ke mulut.


Masyarakat kini menunggu realisasi upaya Kepala Desa Petani untuk membuka persoalan tersebut secara terang sebelum RDP kedua digelar.


(Red)