Fhoto: Pulihkan Konektivitas Pesisir, Pemprov Riau Anggarkan Rp9,5 Miliar untuk Jembatan di Kepulauan Meranti. (Red)

PEKANBARU – Penantian panjang dan perjuangan melelahkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya membuahkan hasil nyata. Pemerintah Provinsi Riau melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) resmi mengumumkan lelang dua paket pembangunan jembatan vital, yakni Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Sei Selat Akar, dengan total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp9.563.145.687,05 bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.


Pengumuman lelang ini menjadi angin segar sekaligus komitmen nyata pemerintah dalam memulihkan urat nadi perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang sempat lumpuh di wilayah pesisir Riau tersebut.


Berdasarkan data resmi dari sistem spse.inaproc.id, berikut adalah detail dua proyek infrastruktur strategis yang dilelang oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau:


Jembatan Panglima Sampul (Kecamatan Tebingtinggi Barat), Nilai Pagu/HPS: Rp6.066.649.794, Tanggal Lelang: 5 Agustus 2026 dan Jembatan sepanjang 180 meter ini roboh pada 22 Mei 2024 lalu. Infrastruktur ini merupakan satu-satunya akses darat terdekat bagi warga Desa Alai, Desa Gogok Darussalam, serta Kecamatan Pulau Merbau, Merbau, dan Tasikputri Puyu menuju pusat Kota Selatpanjang. Selama dua tahun terakhir, warga terpaksa bertaruh nasib menggunakan transportasi pompong.


Jembatan Sei Selat Akar Lanjutan (Kecamatan Pulau Merbau), Nilai Pagu/HPS: Rp3,49 Miliar, Tanggal Lelang: 6 Agustus 2026 dan Kelanjutan pembangunan jembatan pada Ruas Jalan Tanjung Padang - Teluk Belitung untuk memastikan konektivitas antarwilayah pulau semakin solid.


Keberhasilan dibukanya lelang ini tidak lepas dari gerak cepat dan advokasi intensif yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar. Pada Januari 2026, Bupati Asmar secara agresif melakukan lobi langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, untuk memastikan anggaran jembatan ini masuk dalam prioritas daerah.


Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Riau non-aktif, Abdul Wahid, yang saat meninjau lokasi pada September 2025 menegaskan bahwa penuntasan krisis jembatan di Meranti (Panglima Sampul, Selat Akar, dan Alai-Mengkikip) harus rampung.


"Kami paham betul penderitaan warga akibat robohnya jembatan ini. Aktivitas ekonomi dan sosial terganggu. Doakan perjuangan ini lancar hingga tuntas," ujar Bupati Asmar dalam beberapa kesempatan.


Untuk menjamin kualitas konstruksi yang kokoh, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau menerapkan metode Tender Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur tanpa sistem Reverse Auction.


Perusahaan kontraktor yang ingin berpartisipasi wajib memenuhi kualifikasi ketat, antara lain, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jembatan KBLI 42102 dan Memiliki rekam jejak dan pengalaman kerja konstruksi yang solid dalam 4 tahun terakhir.


Kepala Desa Alai, Jonnedy, menyambut baik kabar lelang ini mengingat vitalnya fungsi jembatan bagi mobilitas harian warga di 4 kecamatan.


Setelah pengumuman lelang, proses akan memasuki tahapan pendaftaran, anwijzing (penjelasan tender), dan evaluasi penawaran. Pemerintah menargetkan pekerjaan fisik di lapangan dapat dimulai pada Triwulan IV 2026, sehingga pada tahun 2027 seluruh jembatan sudah dapat beroperasi penuh dan mobilitas masyarakat Meranti kembali normal.


(Putra)