![]() |
| Fhoto: Broto, anggota Satuan Tugas Khusus (SatGasSus) Ilegal. (Red) |
Menurutnya, gejala kelangkaan yang tampak dari antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU bukan semata persoalan pasokan. Ia menduga ada aktor-aktor tertentu yang bermain di balik distribusi solar subsidi sehingga masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Sebenarnya kuota solar subsidi itu cukup untuk masyarakat umum kalau tidak ada mafia solar subsidi di Duri, Kabupaten Bengkalis-Riau ini,” tegas Broto, Minggu (23/11/2025).
Ia meminta aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk memperketat pengawasan, mulai dari jalur distribusi hingga pengendalian di SPBU. Transparansi data penyaluran juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui berapa volume yang seharusnya diterima setiap hari.
Broto juga mengajak Pemerintah Daerah untuk turun langsung melakukan evaluasi di lapangan. Menurutnya, langkah tegas harus diambil agar praktik penyelewengan tidak terus berulang dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya praktik mafia solar di wilayah tersebut. (Red)


0Komentar