Fhoto: Bahaya Eksistensi Buruh Dari Cina Di Pertamina Hulu Rokan Duri. (Agung.M)
DURI - SUDAH lama tidak memantau dinamika dunia energi di provinsi Riau, terutama yang berkaitan dengan hegemoni perusahaan Cina yang menjadi mitra bisnis PT Pertamina Hulu Rokan di Duri, terdengar kabar "mereka" semakin arogan, seperti tak tersentuh aturan, dan semua gue.

Belum lagi keluhan para pengusaha lokal dan makin bertambahnya pengangguran tenaga-tenaga tempatan. Menambah deretan persoalan ekonomi dan sosial pasca blok Rokan kembali ke pangkuan ibu Pertiwi, setelah hampir seabad dikelola Chevron.


Keluhan itu seperti "Ratapan anak negeri" yang tak pernah didengar oleh para peneraju negeri, dari bupati, gubernur, hingga petinggi di Jakarta. Padahal era Jokowi sudah berakhir, era pemerintahan yang memberi karpet merah bagi masifnya kehadiran perusahaan Cina di Indonesia.


Apa yang terjadi di beberapa wilayah tambang di provinsi Sulawesi dengan eksodusnya buruh dari negeri Cina, rupanya juga terjadi di Duri, Kecamatan Mandau. Duri Steam Flood (DSF), yang terbukti telah memberi kontribusi 2 miliar barel lebih itu kondisinya kini memprihatinkan.


Padahal ada adagium, di lapangan dengan puluhan ribu well ini, "No Badge, No Entry". Peraturan "Gak ada ID, gak bisa masuk" itu sepertinya hanya berlaku untuk buruh migas Indonesia, untuk buruh migas Cina gak berlaku. Terpantau seenaknya mereka bisa leluasa keluar masuk, meski ada pos security di pintu gerbang lokasi.


Dulu ketika Blok Rokan dikelola Chevron, ada istilah "Negara dalam negara". Kini muncul istilah "Cina Makin Menggurita". Apa memang negeri ini tak bertuan. Beberapa tokoh adat, agama, pemuda membenarkan dan mulai mengeluhkan kondisi kehadiran buruh Cina di Duri. Jika kondisi ini tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi eksistensi buruh anak negeri yang sudah terlalu lama dipinggirkan oleh siklus dan mata rantai ekonomi migas.


Bukan hanya persoalan disparitas, peluang dan ketimpangan, tapi ini akan melahirkan patologi sosial baru yang menyakitkan. Hidup di negeri petrodolar, bawah minyak, atas minyak, tapi nasib masyarakatnya tersangkut di pagar lokasi, tambang minyaknya sendiri.


Jika negeri ini memang bertuan, soalan ini harus segera diselesaikan. Right now or not at all!"


Penulis: Agung Marsudi.

Jakarta, 28 Juli 2025